DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Abd. Hadi

Open source

DOI
10.30996/dih.v0i0.1580
Published
2018-09-03
Container
DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Open access
unknown

Credibility signals

uncertain Score 64/100 under policy 1.0.0. This is a metadata assessment, not a judgment of the paper's conclusions.

Show all credibility signals

Cite this work

BibTeX

@article{allodium:10.30996/dih.v0i0.1580,
  title = {DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA},
  author = {Abd. Hadi},
  year = {2018},
  journal = {DiH: Jurnal Ilmu Hukum},
  doi = {10.30996/dih.v0i0.1580},
  url = {https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580}
}

RIS

TY  - JOUR
TI  - DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
AU  - Abd. Hadi
PY  - 2018
JO  - DiH: Jurnal Ilmu Hukum
DO  - 10.30996/dih.v0i0.1580
UR  - https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580
ER  - 

APA

Hadi, A. (2018). DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580

Source records